TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melunasi janjinya terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, jika ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019.
Baca: Jokowi Minta Aktivis 98 Berani Koreksi Pemerintah
Hal itu diungkapkan Adian menyusul permintaan Jokowi agar aktivis 1998 lebih keras mengkritik dan berani mengoreksinya pada pemerintahan mendatang. "Banyak ya (yang akan kami kritik), contohnya kasus pelanggaran HAM itu harus diselesaikan. Tapi saya berpikir, ketika dia bersedia menawarkan diri dikritik, kami semakin yakin bahwa dia (Jokowi) memang merepresentasikan perjuangan reformasi 21 tahun yang lalu," ujar Adian saat ditemui Tempo usai acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.
Pertengahan Januari 2019 lalu, Adian memang sempat bercerita bahwa dirinya sudah tiga kali berbicara kepada Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pertama, kata Adian, ketika Jokowi hadir di acara Kongres Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) di Bali pada September 2014. Saat itu, Jokowi dikukuhkan sebagai anggota kehormatan PENA 98.
"Gua sampaikan pada Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Gua sampaikan bahwa itu tidak mudah, tapi harus dimulai karena negara harus berdamai dengan rakyat. Salah satunya dengan mengungkap pelanggaran HAM masa lalu," ujar Adian kepada Tempo pada pertengahan Januari 2019 lalu.
Baca juga: Adian Didengungkan Calon Menteri, Jokowi: Saya Tak Mau Sebut Nama
Menurut Adian, saat itu dia mengatakan, kalaupun pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus yang besar, bisa dimulai dengan kasus yang kecil, seperti perampasan tanah rakyat atas nama negara seperti Kedung Ombo, kasus Rumpin dan kasus-kasus lain yang serupa.
Untuk kasus tanah, menurut Adian, Jokowi sempat meminta PENA 98 membuatkan konsep penyelesaiannya dan juga bagaimana pencegahannya. "Untuk pencegahan, kami sampaikan agar tanah rakyat diberikan legitimasi. Di kemudian hari, Jokowi kan membuat sertifikasi tanah dan hutan sosial/adat," ujar Adian.
Saat di Bali itu, Adian menambahkan, kelompok aktivis 1998 itu meminta Jokowi membebaskan aktivis yang masih ditahan, seperti Eva Susanti Bande dan aktivis papua lainnya --Pada tanggal 10 Desember 2014, Jokowi memberikan Grasi untuk Eva Susanti Bande, lalu awal 2015 Jokowi membebaskan belasan aktivis Papua--.
Pertemuan berikutnya antara aktivis 1998 dan Jokowi terjadi menjelang Rembuk Nasional Aktivis 98 di Kemayoran, Juli 2018 silam. Saat itu, Adian menuturkan, Jokowi berjanji akan mengusut kasus Trisakti dan Semanggi. Dalam proses pengusutan itu, Jokowi juga akan memberikan penghargaan kepada para aktivis '98 yang meninggal dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi. Bentuk penghargaan masih akan dikaji lebih jauh. Untuk orang tua korban misalnya, Jokowi akan memberikan rumah tinggal.
"Kalau gua baca gestur tubuh Jokowi dalam beberapa kali bicara tentang HAM, gua yakin dia akan menyelesaikan kasus-kasus itu, walaupun mungkin bertahap dan tetap mengikuti prosedur hukum yang ada," ujar Adian.
Presiden Jokowi meminta semua pihak termasuk para aktivis '98 berani mengevaluasi dan mengoreksi kinerja pemerintah di masa mendatang, dalam acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.
Menurut Jokowi, setelah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis '98 berjalan, para aktivis harus lebih kritis demi membangun Indonesia ke depan.
Baca: Jokowi: Kalau Itu Penting, Keputusan yang Gila Akan Saya Kerjakan
"Kita semua harus berani mengevaluasi. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum. Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan ini menjadi koreksi kita," ujar Jokowi dalam acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.
